Peran Pemerintah dalam Menerapkan Norma dan Etika Ekonomi Islam

Letak keunggulan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis atau sosialis yaitu memperhatikan dua sisi penting (etika dan ekonomi) secara bersamaan.

Dengan adanya etika atau akhlak yang baik dalam sistem ekonomi Islam, maka hal tersebut dapat menjadi nilai tambah atau ciri khas tersendiri bagi ekonomi Islam.

Tak hanya itu, etika atau akhlak inilah yang berperan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan sejalan dengan ajaran Islam, dan tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi orang lain.

Namun, untuk memastikan bahwa etika Islam diterapkan secara benar di setiap lapisan ekonomi masyarakat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah.

Dalam hal ini, pemerintah dapat berperan sebagai pihak yang membuka pintu atau jalan untuk masuknya sistem ekonomi Islam ke setiap lapisan masyarakat secara sempurna, dan tidak dipenuhi dengan berbagai hambatan yang tidak menguntungkan.

Dengan memanfaatkan wewenang atau kekuasaannya, pemerintah dapat ikut serta dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar, dan tidak adanya pihak-pihak yang mencoba untuk menguasai pasar atau menghancurkan berbagai bisnis kecil.

Hal yang paling penting untuk diingat bahwa campur tangan pemerintah tidak boleh menghambat inovasi ataupun kreativitas masyarakat di bidang ekonomi, akan tetapi intervensi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa inovasi atau kreativitas masyarakat memiliki peluang untuk berkembang dengan baik dan sejalan dengan norma dan etika Islam.

Terkadang ada orang yang bertanya kenapa ekonomi itu harus dikaitkan dengan agama, kenapa tidak dijalankan secara terpisah agar lebih teratur?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hal yang perlu diingat bahwa ekonomi dan agama merupakan satu kesatuan, ekonomi tanpa agama akan tersesat, dan begitu juga agama tanpa ekonomi akan terhambat.

Al-Qur’an sendiri memerintahkan kepada kita untuk gemar bekerja dan mencari nafkah, atau dalam kata lain tidak hanya meminta-minta kepada orang lain.

Intinya bahwa pemisahan antara ekonomi dengan agama bukan membuat ekonomi semakin maju dan teratur, akan tetapi semakin kacau, dan saling memakan harta orang lain secara batil.

Dalam hal ini, pemerintah harus bekerja keras untuk memastikan bahwa tidak ada peluang untuk memisahkan antara ekonomi dan agama, karena ini merupakan salah satu tugas penting pemerintah.

Pengabaian terhadap hal tersebut akan menimbulkan berbagai penyakit dalam struktur ekonomi masyarakat, seperti timbulnya monopoli, ikhtikar, maysir, gharar, penipuan (tadlis), penjualan barang-barang yang haram, dan berbagai penyakit lainnya.

Oleh karena itu, Islam sangat mengharapkan agar pemerintah dapat menerapkan norma dan etika ekonomi Islam dalam struktur perekonomiannya secara menyeluruh dan sempurna.

Jika kita meninjau sejarah Islam, hampir tidak ada yang namanya pemisahan antara ekonomi dan agama, ini artinya bahwa kombinasi antara agama dan ekonomi sama sekali bukan hal yang baru.

Tanpa adanya usaha pemerintah dalam menerima dan mendukung ekonomi Islam, maka dapat dipastikan bahwa sistem ekonomi Islam dan berbagai industri Syariah akan jalan di tempat, atau sulit untuk berkembang dan maju.