Pengertian Kebijakan & Macam-macam Kebijakan

Dalam sistem pemerintahan macam-macam kebijakan adalah hal yang penting. Mengapa demikian dan bagaimana penjelasannya? Hal ini disebabkan setiap keputusan dapat membawa dampak baik untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah wajib memastikan keputusan berjalan dengan baik.

Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu kebijakan dan macam-macam kebijakan, telah santuynesia.com rangkum penjelasannya berikut ini.

Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah suatu rangkaian konsep serta asas yang menjadi satu garis pelaksanaan. Baik dalam hal pekerjaan, kepemimpinan maupun cara bertindak. Hal ini harus selalu ada di dalam kehidupan bernegara. Setiap keputusan yang diambil amat mempengaruhi kehidupan warga negara.

Apabila negara tidak memiliki keputusan, maka peraturan yang pun tidak dapat berjalan teratur. Selain itu, juga merujuk pada tahap pembuatan keputusan-keputusan penting di suatu organisasi.

Kebijakan pun dapat dijadikan sebagai mekanisme politis, finansial maupun dalam wujud apapun. Dalam setiap kebijakan harus selalu dipikirkan secara matang-matang. Jadi definisi kebijakan adalah seperangkat keputusan yang diambil para politikus untuk memilih tujuan serta cara mencapainya.

Macam-macam Kebijakan Pemerintahan dalam Bidang Keuangan

Terdapat macam-macam kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan. Berikut adalah empat di antara kebijaksanaan tersebut.

1. Keuangan

Uang mempunyai peranan yang penting dalam menentukan kegiatan ekonomi masyarakat dalam suatu negara. Telah sejak lama ahli ekonomi sepakat bahwa uang dapat berakibat baik bagi perekonomian. Namun, uang pun kadang-kadang dapat berakibat buruk bagi perekonomian. Selain itu, ahli ekonom juga sepakat uang yang ada dalam perekonomian amat besar pengaruhnya dalam menentukan kestabilan serta pertumbuhan ekonomi negara.

Uang merupakan benda yang disetujui masyarakat umum sebagai alat tukar dalam perdagangan. Fungsi uang dalam perekonomian yaitu:

• pengukur nilai
• alat pertukaran
• penyimpan nilai
• perhitungan serta akuntansi
• instrumen term of payment

Motif orang menyimpan uang adalah ada tiga, yakni motif transaksi, berjaga-jaga, serta spekulasi.

2. Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga umum barang serta jasa secara terus menerus. Hal ini diakibatkan tidak adanya keseimbangan arus barang serta arus uang. Suatu negara yang mengalami inflasi mempunyai karakteristik sebagai berikut.

harga barang secara umumnya dalam kondisi terus menerus naik

• Arus barang relatif sedikit
• Arus peredaran uang melampaui kebutuhan
• Nilai uang menjadi turun

Pencegahan inflasi sudah lama menjadi salah satu tujuan utama kebijaksanaan ekonomi makro pemerintahan sekaligus bank sentral di seluruh negara. Hal ini disebabkan inflasi dinilai sebagai hal yang tak diinginkan. Fenomena ini membawa pengaruh yang tak baik terhadap distribusi pendapatan.

Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah akan menderita. Selain itu juga berpengaruh terhadap kegiatan pinjam meminjam. Dalam hal ini pemberi pinjaman akan beruntung, sementara pihak peminjam merugi. Ditambah, mempengaruhi spekulasi serta persaingan perdagangan internasional.

3. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral guna menambah serta mengurangi uang yang beredar. Sejak tahun 1945, kebijakan ini hanya dimanfaatkan sebagai kebijakan ekonomi untuk mencapai stabilitas dalam jangka pendek.

Ada pula kebijakan fiskal dipakai dalam pengendalian ekonomi khusus jangka panjang. Namun saat ini kebijakan moneter adalah kebijakan utama yang dipakai untuk pengendalian ekonomi jangka pendek sekaligus jangka panjang.

Agar dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar, pemerintah melakukan kebijakan uang secara ketat serta kebijakan uang secara longgar.

Easy Money Policy merupakan keputusan Bank Sentral untuk menambah jumlah uang melalui cara:

• Memberikan kredit longgar.
• Menurunkan cadangan kas
• Menurunkan tingkat suku bunga
• Membeli surat-surat berharga

Tight Money Policy merupakan keputusan Bank Sentral mengurangi jumlah uang yang beredar melalui cara yang sebaliknya, yaitu:

• Membatasi pemberian kredit
• Menaikan cadangan kas
• Menaikan suku bunga
• Menjual surat berharga

Jadi langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk mengatasi inflasi adalah melalui kebijakan uang kertas, kebijakan fiskal. Selain itu juga kebijakan produksi, kebijakan perdagangan internasional serta kebijakan harga.

4. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal menurut prinsipnya adalah kebijakan yang mengatur pemasukan sekaligus pengeluaran negara. Sumber-sumber pemasukan dari setiap negara yaitu pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan maupun pinjaman luar negeri.

Di samping itu, pengeluaran dibagi lagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, pengeluaran yang bersifat rutin. Misalnya, membayar gaji pegawai, belanja barang. Kedua, pengeluaran yang memiliki pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal adalah tentang pengelolaan keuangan negara serta terbatas pada sumber-sumber penerimaan. Hal ini juga terkait alokasi pengeluaran negara berdasarkan APBN.

Macam-macam Kebijakan Menurut Tingkatannya dalam Pemerintahan

Macam-macam kebijakan berdasarkan tingkatan dalam pemerintah ada dua, yaitu kebijaksanaan nasional dan umum.

1. Kebijaksanaan Nasional

Kebijaksanaan ini bersifat fundamental serta strategis untuk mencapai tujuan negara sesuai UUD 1945 GBHN. Kewenangan sebagai pembuat kebijaksanaan berada di tangan MPR, presiden, dan DPR. Bentuk kebijaksanaan nasional menurut peraturan perundang-undangan berupa:

• UUD 1945
• Undang-undang
• Ketetapan MPR
• Peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu) yang disusun oleh presiden. Dalam hal kepentingan yang memaksa setelah memperoleh persetujuan DPR.

2. Kebijaksanaan Umum

Kebijaksanaan yang diselenggarakan oleh presiden memiliki sifat nasional serta menyeluruh. Wujudnya berupa penggarisan ketentuan-ketentuan secara garis besar. Hal ini dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan serta pembangunan. Sebagai pelaksanaan dari UUD 1945, ketetapan MPR, sekaligus undang-undang. Agar dapat mencapai tujuan nasional.

Penetapan kebijaksanaan umum sepenuhnya kewenangan dari presiden. Sementara wujudnya secara tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Contohnya keputusan presiden, peraturan pemerintah, serta instruksi Presiden.

Sementara kebijaksanaan pelaksanaan dari kebijakan umum adalah bentuk penjabaran kebijakan umum sekaligus strategi pelaksanaan. Khususnya dalam bidang tugas umum pemerintahan serta pembangunan bidang spesifik. Penentuan kebijaksanaan pelaksanaan berada pada pembantu presiden.

Dalam hal ini yaitu para menteri maupun pejabat setingkat menteri serta pimpinan sesuai kebijaksanaan dan perundang-undangan. Baik yang berupa peraturan, keputusan maupun instruksi pejabat terkait.

Demikian pembahasan tentang definisi dan macam-macam kebijakan yang ada di Indonesia. Memahami macam-macam kebijakan tentu dapat membantu menyusun keputusan negara dengan lebih baik.