Dalam hal ini kita akan melihat apa-apa saja lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Berikut penjelasan lebih lengkap.

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

1. BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), dan UUS (Unit Usaha Syariah) Bank Konvensional

Menurut Undang-undang perbankan syariah Indonesia No 21 Tahun 2008, dikatakan bahwa bank terbagi kepada dua jenis, yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional.

Bank Syariah merupakan jenis bank yang beroperasi secara syariah dan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ada dalam Islam. Sedangkan Bank Konvensional adalah bank yang beroperasi secara konvensional (seperti bank pada umumya).

Bank Konvensional dibagi kepada dua jenis yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, dijelaskan bahwa Bank Konvensional yang ingin melaksanakan usaha syariah harus membuat UUS yang hanya boleh beroperasi sesuai dengan sistem syariah.

Bank Syariah antara lain BUS dan BPRS.

BUS merupakan Bank Syariah yang bertugas memberikan jasa dalam hal lalu lintas pembayaran.

Sedangkan BPRS adalah Bank Syariah yang beroperasi dengan cara tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. BMT (Baitulmal Wat Tamwil)

BMT merupakan sebuah lembaga keuangan syariah di Indonesia yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada para anggotanya. Biasanya BMT beroperasi dalam skala mikro dan juga sering disebut sebagai Koperasi Syariah.

Di samping itu. BMT juga termasuk sebagai lembaga keuangan syariah pertama yang sudah dikembangkan di Indonesia. BMT yang pertama kali didirikan yaitu Bait at Tamwil Salman pada tahun 1980 oleh pihak Mahasiswa ITB.

Dengan didirikannya BMT tersebut menarik perhatian masyarakat yang sehingga berkeinginan untuk mendirikan lembaga yang serupa.

Pada tahun 2008 jumlah BMT di Indonesia sekitar 3.200. Istilah BMT merupakan gabungan dari dua istilah yaitu Baitulmal dan Baitultamwil.

Baitulmal adalah istilah yang digunakan untuk lembaga yang bergerak di bidang nonprofit (tidak mencari keuntungan).

Contoh dari penghimpunan dan penyaluran nonprofit seperti penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah.

Baitultamwil merupakan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang komersial (menghimpun dan menyalurkan dana yang dapat diproduktifkan).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan organisasi yang memiliki dua aspek penghimpunan dan penyaluran dana.

Aspek pertama menghimpun dana nonkomersial dan aspek kedua menghimpun dan menyalurkan dana komersial.

Dalam proses operasionalnya, BMT terkadang menggunakan badan hukum koperasi. Sehingga BMT sering dinamai dengan koperasi jasa keuangan syariah.

BMT sering bekerjasama dengan Bank Syariah dalam hal penyaluran dana, dikarenakan BMT memiliki kemampuan akses ke tempat masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam hal membiayai usaha mikro.

3. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah pertama kali didirikan di Indonesia yaitu asuransi jiwa yang diberi nama “PT. Asuransi Takaful Keluarga” dan “PT. Asuransi Takaful Umum” yang berdiri pada tahun 1993.

Kedua perusahaan asuransi ini merupakan anak perusahaan dari PT. Sarikat Takaful Indonesia yang pendiriannya diprakarsai oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri.

Asuransi Syariah memiliki kaitan yang erat dengan Bank Syariah.

Karena, Bank Syariah sering mengasuransikan berbagai pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, dengan tujuan untuk mengantisipasi kegagalan bayar oleh nasabah, baik karena faktor meninggalnya nasabah ataupun faktor lainnya yang telah disepakati oleh pihak asuransi.

4. Pasar Modal Syariah

Pasar Modal adalah tempat diterbitkannya surat berharga perusahaan, baik berbentuk saham maupun obligasi, dengan tujuan untuk memperoleh dana dari para investor (penanam modal).

Saat ini di Bursa Efek Indonesia saham dan obligasi sudah dibedakan antara yang syariah dengan konvensional.

Indikator perkembangan saham yang berdasarkan syariah dijelaskan dalam JII (Jakarta Islamic Index).

Bank Syariah dapat memanfaatkan Pasar Modal Syariah dengan pembelian surat berharga untuk menginvestasikan dananya jika terjadi kelebihan dana, dan nantinya akan mendapatkan keuntungan dari hasil investasi tersebut.

Saat ini, Bank Syariah hanya diberikan izin untuk menginvestasikan dananya dengan cara membeli obligasi syariah.

Sedangkan untuk pembelian saham secara langsung tidak dibolehkan, hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008.

5. Reksadana Syariah

Reksadana Syariah adalah perusahaan sekuritas yang hanya memfasilitasi para investor untuk menginvestasikan dananya pada surat berharga syariah.

Disebabkan adanya larangan bagi Bank Syariah untuk membeli saham secara langsung di Pasar Modal menjadikan Bank Syariah tidak berhubungan dengan Reksadana dalam hal pembelian saham.

Namun, Bank Syariah masih tetap bisa bekerja sama dalam hal pembelian obligasi syariah jika Bank Syariah hendak membeli obligasi melalui Reksadana Syariah.

Kerja Sama antara Bank Syariah dengan Reksadana Syariah juga terjadi disaat Bank Syariah hendak mengeluarkan saham ataupun obligasi di Pasar Modal dengan tujuan untuk mendapatkan dana dari para investor.

Berkaitan dengan hal ini, Bank Syariah memerlukan peran dari Reksadana Syariah sebagai penjamin emisi penerbitan surat berharga bank.

6. Ar-Rahnu (Pegadaian Syariah)

Ar-Rahnu merupakan lembaga pegadaian yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah.

Di Indonesia Pegadaian Syariah diprakarsai oleh BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang mana BMI ini bekerja sama dengan perum pegadaian dalam hal menyalurkan tambahan modal untuk Unit Layanan Gadai Syariah yang berada di berbagai kota di Indonesia.

7. LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZ (Badan Amil Zakat)

LAZ Adalah Lembaga Amil Zakat yang diikuti perkembangan dan keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. LAZ didirikan oleh masyarakat, sedangkan BAZ didirikan oleh pemerintah Indonesia.

Dalam Undang-undang tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa Bank Syariah juga dapat bergerak di fungsi sosial yaitu dengan cara mendirikan lembaga baitulmal yang tujuannya yaitu untuk menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya.

8. Koperasi Syariah

Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation, yang berarti suatu ikatan kerja sama.

Sedangkan pengertian koperasi secara istilah yaitu sekumpulan orang yang bersatu dalam organisasi yang tujuannya tidak lain hanyalah untuk saling membantu dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan antara anggota organisasi (koperasi) yang satu dengan yang lainnya.

Secara sekilas, koperasi itu sendiri terlihat sebagai suatu bentuk kekeluargaan yang saling melengkapi atau mencukupi di dalamnya.

Para anggota yang telah menyetorkan modalnya akan memperoleh bagi hasil atas keuntungan pengelolaan modal oleh pihak koperasi.

Di samping itu, juga akan dibagikan sisa hasil usaha oleh pihak koperasi kepada para anggotanya sesuai dengan jumlah modal atau peran para anggota terhadap usaha yang dijalankan pihak koperasi.

9. Pasar Uang Syariah

Dengan adanya Pasar Uang Syariah maka akan memungkinkan berbagai lembaga keuangan untuk menggunakan atau memanfaatkan instrumen yang ada di pasar uang syariah, baik penggunaan instrumen yang berhubungan dengan kelebihan modal atau kekurangan modal.

Di samping itu, dengan adanya Pasar Uang Syariah maka dapat memberikan pilihan kepada lembaga keuangan syariah ataupun bagi masyarakat untuk memilih pasar uang yang sesuai syariah ataupun yang tidak sesuai syariah.

Atau dalam kata lain memberikan sebuah alternatif yang lebih baik bagi berbagai pihak.

10. Dana Pensiun Syariah

Dengan didirikannya lembaga Dana Pensiun Syariah, maka akan memungkinkan bahwa iuran yang telah dikumpulkan oleh para peserta dikelola dengan baik oleh pihak lembaga, yaitu sesuai dengan prinsip syariah.

Antara lain dengan cara menginvestasikan dana yang telah terkumpul kepada bidang-bidang yang menjalankan aktivitas atau bisnis yang berbasis syariah, sehingga akan terhindar dari yang namanya maysir, gharar, risywah, riba, batil, dan berbagai hal terlarang lainnya.

Di samping itu, dengan diperolehnya keuntungan yang halal, maka bagian keuntungan yang disalurkan kepada para penerima dana pensiun pun akan ikut halal, begitu juga sebaliknya.

11. Leasing Syariah

Leasing Syariah atau yang lebih dikenal dengan sewa guna usaha menjadi lembaga yang sangat mendukung pihak masyarakat dalam hal transaksi sewa-menyewa, khususnya transaksi sewa-menyewa yang berpedoman kepada konsep ijarah (sewa-menyewa dengan sistem syariah).

Selain memudahkan masyarakat, hadirnya Leasing Syariah juga dapat memberikan warna atau tawaran baru kepada berbagai pihak untuk memilih konsep sewa-menyewa mana yang terbaik untuk mereka.

12. Modal Ventura Syariah

Pada dasarnya, sistem yang digunakan dalam Modal Ventura Syariah tidak jauh berbeda dengan sistem yang ada dalam akad musyarakah.

Hal ini dikarenakan Modal Ventura Syariah bergerak di bidang permodalan, dan tentunya bidang permodalan ini melibatkan berbagai pihak yang juga ikut berkontribusi untuk membangun sebuah usaha yang lebih besar dan maju.

Kehadiran Modal Ventura Syariah memberikan kemudahan bagi berbagai bidang usaha dalam hal permodalan atau pendanaan, sehingga sangat memungkinkan memperbaiki kualitas perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia, yang merupakan negara berkembang dan membutuhkan lebih banyak suntikan atau bantuan agar mampu bergerak cepat untuk memperbaiki berbagai bidang, tepatnya bidang perekonomian atau usaha.

13. Anjak Piutang Syariah

Anjak Piutang Syariah atau yang dikenal sebagai lembaga yang mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan kredit macet/bermasalah, menjadi solusi terbaik bagi perusahaan atau pihak yang bersangkutan.

Di samping itu, Anjak Piutang Syariah itu sendiri berprinsip kepada aturan syariah, yaitu menggunakan akad hiwalah (pengalihan utang yang sesuai dengan prinsip syariah) dalam hal operasionalnya.

Itulah beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia, semoga bermanfaat untuk kita semua.

1. Kelebihan atau untung yang diperoleh dari pokok pinjaman.
2. Untung atau kelebihan dari pokok pinjaman dianggap sebagai imbalan atau bayaran atas jangka waktu pinjaman.
3. Kelebihan atau tambahan tersebut secara tegas dimasukkan dan dinyatakan dalam kontrak atau perjanjian.

Umumnya, riba itu sendiri sangat sering dipraktikkan di lembaga-lembaga konvensional, karena tujuan utama lembaga tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan berbagai cara tanpa mempertimbangkan aspek syariah.

Lalu bagaimana dengan lembaga syariah, khususnya pegadaian syariah, apakah perlakuan riba dalam pegadaian syariah sama dengan yang ada dalam pegadaian konvensional?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya kita harus mengacu pada prinsip dasar dari pegadaian syariah itu sendiri, yang mana pegadaian syariah beroperasi sesuai hukum Islam, jadi sudah tentu riba sangat dilarang dalam sistem pegadaian syariah.

Secara umum, aturan-aturan Islam terkait pegadaian syariah antara lain:

• Cara dan tujuan yang diterapkan pegadaian syariah harus tidak merugikan pihak lain dan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak akad, misalnya maysir (perjudian), gharar (ketidaktahuan kedua belah pihak), riba, tadlis (penipuan) dan berbagai hal terlarang lainnya.
• Sistem operasional pegadaian syariah harus mengacu pada Al-Qur’an dan Hadis.
• Pegadaian syariah tidak boleh membiayai proyek atau bisnis haram.

Jika riba dengan tegas dilarang dalam pegadaian syariah, maka sistem apa yang digunakan pegadaian syariah dalam memperoleh keuntungan?

Tentunya, ada banyak solusi yang ditawarkan dalam Islam untuk melancarkan praktik pegadaian syariah, di antaranya yaitu Islam menawarkan skema atau akad qardhul hasan, mudharabah, bai muqayyadah, ijarah, musyarakah, dan sebagainya.

Dan yang paling populer di pegadaian syariah yaitu akad rahn dan ijarah.

Dengan berbagai akad yang ditawarkan tersebut, jika diterapkan dengan sepenuh hati oleh pihak pegadaian syariah, maka pegadaian syariah dapat beroperasi dengan baik, tanpa harus berhubungan dengan riba dan berbagai praktik terlarang lainnya.

Saat ini perbankan di Indonesia sudah sangat banyak dan sistem yang digunakanpun beragam macam. Selanjutnya, dari sekian banyak bank dikelompokkan kedalam dua kategori besar yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Dengan adanya pengelompokan ini sudah pasti kedua jenis perbankan ini memiliki perbedaan yang menarik untuk dibahas, pada artikel kali ini penulis akan mencoba untuk mengulas lebih mendalam mengenai perbedaan tersebut. Berikut ini merupakan perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

1. Pelarangan Riba 

Pelarangan riba pada perbankan syariah berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, salah satu bagian yang termasuk ke dalam riba pada perbankan secara umum yaitu bunga pinjaman, hal ini sesuai dengan kesepakatan jumhur ulama, dimana riba tersebut mencakup berbagai kelebihan atas pinjaman.

Oleh karena itu, bank syariah menghindari yang namanya riba agar setiap transaksi yang dilakukan halal secara syariat. Bebeda halnya dengan perbankan konvensional, bunga bank dijadikan sebagai kekuatan dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat dan juga menjadi bagian paling diminati oleh para nasabah bank konvensional.

Semakin tinggi tingkat bunga yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, maka akan semakin banyak orang yang akan menyimpan dananya, dikarenakan adanya harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

2. Pelarangan Gharar

Hal selanjutnya, yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional yaitu adanya pelarangan gharar (transaksi yang mengandung ketidaktahuan antara kedua belah pihak).

Gharar juga sering disebut dengan yang namanya spekulasi, contoh spekulasi yang dimaksud yaitu membeli saham dengan harga rendah lalu menjualnya dengan harga yang sangat tinggi.

Spekulasi ini dapat memberikan efek buruk bagi perusahaan dan dapat menzalimi pihak yang membeli saham (Fany Indriyani, 2015).

3. Perbedaan Berdasarkan Prinsip Operasional Bank

Berikut ini merupakan beberapa prinsip yang diterapkan dalam perbankan syariah agar setiap aktivitas perbankan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan (Rifadin, 2010):

A. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang diterapkan dalam perbankan syariah. Keadilan yang dimaksud antara lain yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal pengambilan imbalan ataupun penentuan terhadap jumlah keuntungan (margin).

Dengan adanya pinsip keadilan ini tentunya akan menumbuhkan kepercayaan para pihak yang bekerjasama dengan bank syariah untuk terus menjalin hubungan kerja yang baik dengan pihak perbankan.

B. Prinsip Kemitraan

Kedudukan nasabah dalam perbankan syariah setara dengan mitra usaha, sehingga tidak ada yang lebih berhak untuk mengambil keputusan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak (bank dan nasabah).

Begitu juga dalam hal pembagian keuntungan ataupun risiko, maka hal itu akan disepakati terlebih dahulu sesuai dengan keridhaan kedua belah pihak. Dengan demikian Bank Syariah hanya berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak yang memberikan jasa pelayanan dana (menghimpun dan menyalurkan dana).

C. Prinsip Keterbukaan

Prinsip ini menjadi salah satu hal yang dapat memikat hati para nasabah, dengan adanya laporan keuangan serta pencatatan terhadap transaksi yang jelas dan terbuka, maka akan memberikan sebuah pandangan baik terhadap perbankan syariah. Dan akan memberikan peluang terhadap keberlangsungan perbankan syariah.

D. Univeralitas

Dalam menjalankan operasionalnya bank syariah dan bank konvensional tidak membeda-bedakan kelompok nasabah. Baik itu nasabah yang beragama Islam maupun nasabah yang beragama selain Islam tetap akan diutamakan dan diberikan pelayanan serta fasilitas yang baik. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berguna bagi umat Islam saja, akan tetapi juga berguna bagi seluruh umat.

Sedangkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam perbankan konvensional antara lain yaitu:

E. Penetapan Bunga (Interest)

Penetapan Bunga (Interst) dalam perbankan konvensional bertujuan untuk meningkatkan strategi bersaingnya dalam hal menghimpun dana dari masyarakat. Hal ini tentunya tidak dibenarkan dalam Islam, pelarangan riba dalam Islam bukan tidak memiliki hikmah, diantara hikmah dari adanya pelarangan riba yaitu dapat mencegah terjadinya kegiatan ataupun transaksi yang berakibat kepada ketidakadilan dan kezaliman.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam merupakan agama yang peduli akan kepentingan jamaah (kepentingan berkelompok), dimana antara umat yang satu dengan umat yang lainnya harus saling membantu dan peduli dalam hal mencukupi kebutuhannya, Islam tidak menginginkan adanya kegiatan pemaksaan dari orang-orang yang berkelebihan dana terhadap orang yang kekurangan dana dengan cara penetapan bunga pinjaman.

Karena kegiatan pemaksaan dengan penetapan bunga dapat mengakibatkan kemiskinan ataupun kesenjangan ekonomi yang berkepanjangan. (Kalsum, 2014)

F. Keberadaan DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Perbankan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang mana DPS ini betugas dan bertanggung jawab dalam hal mengawasi aktivitas ataupun operasional perbankan syariah agar tetap sesuai dengan syariah Islam.

Kedudukan DPS dalam perbankan syariah biasanya sederajat dengan dewan komisaris. Para aggota DPS ditetapkan berdasarkan hasil keputusan rapat pemegang saham dari para calon yang sudah mendapatkan arahan dan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) (Hafizh Maulana, 2014).

Hal ini berbeda jauh dengan perbankan konvensional dimana dalam operasional dan struktur organisasinya perbankan konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah, akan tetapi perbankan konvensional akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ref:

• Fany Indriyani. (2015). Komparasi Kinerja Perbankan Syariah dengan Bank Konvensional: Suatu Studi Literatur. Jurnal Muqtasid. Volume 6 Nomor 2, Desember 2015
• Rifadin. (2010). Tinjauan Deskriptif Sistem Pembagian Hasil Bank Syariah dengan Bank Konvensional (Sebuah Kajian Konseptual). JURNAL EKSIS. Vol.6 No.1, Maret 2010: 1267 – 1266
• Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat. Jurnal Al-‘Adl, 7(2), 67–83.
• Hafizh Maulana. (2014). Implikasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Sistem Pengawasan di Bank Aceh Syariah. Share: Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2014

Beberapa dari Anda mungkin tidak asing dengan bank yang satu ini. Ya, BSI baru dibuka beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada 1 Februari 2021. BSI sendiri merupakan bentuk kerjasama antara tiga bank syariah terkemuka di Indonesia, antara lain Mandiri Syariah, BRI Syariah dan BNI Syariah.

Meski masih baru, BSI telah memberikan pelayanan terbaik bagi setiap nasabahnya, salah satunya adalah penyediaan ATM. Sama halnya dengan ATM bank lain, dimana BSI juga menyediakan beberapa jenis ATM yang dapat digunakan.

Dengan fasilitas ini, Anda dapat bertransaksi di seluruh ATM BSI dan ATM lainnya yang berlogo Bersama. Lalu jenis ATM apa saja yang ditawarkan BSI? berapa biaya administrasi bulanan? Jangan khawatir, di bawah ini kami telah menyiapkan jawaban lengkap untuk semua pertanyaan tersebut.

Jenis ATM BSI

BSI (Bank Syariah Indonesia) menawarkan kepada nasabahnya berbagai pilihan kartu ATM. Setiap jenis ATM yang tersedia memiliki ketentuan tersendiri mengenai limit transaksi hingga diskon bulanan.

Selain itu, mereka juga memiliki perbedaan tampilan, mulai dari warna, logo dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja simak informasi jenis ATM BSI berikut ini:

1. ATM BSI GPN Silver

Jenis ATM BSI pertama, ada ATM GPN Silver dengan kombinasi warna emas, putih dan sedikit hijau di pojok kiri atas. ATM jenis ini dapat melakukan operasi tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000 per hari.

2. ATM BSI GPN Gold

Selain itu, BSI juga menawarkan pilihan ATM GPN Gold yang tentunya memiliki desain kartu yang didominasi warna emas. Batas transfer ke rekening BSI lain bisa mencapai Rs. 50 juta sehari.

3. ATM BSI GPN Platinum

Sedangkan untuk ATM GPN Platinum memiliki desain keren berwarna silver dengan lubang hitam di tengahnya. ATM ini memiliki limit tertinggi di antara kedua tipe di atas.

4. ATM BSI Visa Silver

BSI juga memiliki ATM Visa Silver. Secara tampilan tidak berbeda jauh dengan GPN Silver, hanya saja untuk tipe ini terdapat tulisan VISA di pojok kanan bawah.

5. ATM BSI Visa Gold

Ada juga kartu BSI Visa Gold yang memiliki fitur warna emas dengan akses hijau di pojok kiri atas. Lalu ada juga logo VISA di pojok kanan bawah BSI.

6. ATM BSI Visa Platinum

Jenis ATM BSI terakhir, ada tipe Platinum Visa yang tampilannya juga mirip dengan tipe Platinum GPN. Perbedaannya adalah logo di sudut kanan bawah dan pengurangan biaya per bulan.

Biaya dan Limit Transaksi BSI

Nah jika kamu sudah tahu jenis tabungan BSI, sekarang kamu harus tahu juga biaya administrasi atau potongan bulanan di ATM Bank Syariah Indonesia (BSI) agar tidak salah pilih sesuai kebutuhanmu.

Itulah beberapa jenis ATM Bank Syariah Indonesia beserta biaya administrasinya. Semoga artikel ini bermanfaat dan menjadi referensi bagi Anda.

Tapi, kata-kata ini menjadi trend di pegadaian syariah dalam hal penghimpunan dana dari pihak masyarakat. Lantas, apa yang mandasarinya?

Salah satu hal yang mendasari pihak pegadaian syariah berani untuk mengatakan hal tersebut yaitu terletak pada akad gadai syariah (rahn) itu sendiri.

Dimana pinjaman yang diberikan bagi orang yang sedang membutuhkan uang dengan skema rahn diharuskan untuk melengkapi permohonan peminjaman dengan menyediakan suatu aset atau barang jaminan tertentu

Sehingga apabila suatu saat peminjam tidak dapat mengembalikan uang kepada pihak pegadaian, maka pihak pegadaian dapat langsung menjual barang jaminan tersebut dan kemudian diambil sebagiannya sebagai piutang pihak pegadaian atas pinjaman yang telah diberikan.

Dari sini sudah jelas tergambar bahwa akad rahn itu sangat mudah untuk dilakukan dan tidak menimbulkan banyak masalah atau risiko.

Berikut ini sekilas paparan mengenai pegadaian syariah (rahn), mohon dibaca dengan saksama agar suatu saat dapat bertindak layaknya pihak pegadaian syariah

Pengertian Pegadaian Syariah (Rahn)

Menurut Institut Bankir Indonesia rahn atau disebut dengan pegadian syariah adalah kegiatan menahan harta dengan cara yang baik, harta yang ditahan tersebut haruslah memiliki nilai ekonomi, supaya pihak yang menahan harta memiliki jaminan dalam hal mengambil kembali semua piutangnya (Syafuri, 2014).

Landasan Hukum Gadai Syariah

Landasan hukum yang digunakan untuk pegadian syariah antara lain yaitu:

Surah al-Baqarah ayat 283

Ayat ini menjelaskan tentang transaksi yang terjadi secara tidak tunai dan tidak adanya seorang penulis untuk mencatat transaksi yang terjadi tersebut.

Dengan demikian, Allah memerintahkan kepada orang yang bertransaksi tersebut agar menyediakan barang jaminan atau tanggungan yang dipegang oleh pihak yang berpiutang.

Hal ini bertujuan agar pihak yang memiliki piutang dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian dari piutangnya ketika pihak yang berutang tidak sanggup untuk membayar piutang (wanprestasi).

Hadis Riwayat Muslim

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah di suatu saat pernah membeli makanan dari orang Yahudi, dan cara yang dilakukan untuk membayar makanan tersebut yaitu dengan menggadaikan baju besinya sebagai barang jaminan.

Hal ini tentunya bertujuan agar orang Yahudi tersebut yakin dan mau memberikan makanan kepada Rasul, serta tidak ada pihak yang dirugikan dengan cara yang seperti itu.

Hadis Riwayat al-Daraquthni dan Ibnu Majah

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah telah bersabda di mana barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam transaksi gadai tetap menjadi hak pemilik dari barang itu bukan menjadi milik orang yang menerima barang jaminan.

Dengan demikian manfaat yang timbul dari barang itu tetap menjadi hak pemilik barang, begitu juga apabila terjadi kerusakan maka pemilik barang yang akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya.

Rukun dan Syarat Pegadaian Syariah

Rukun-rukun Pegadaian Syariah

Rukun pegadaian menurut kesepakatan jumhur ulama ada empat, antara lain yaitu:

• Adanya ijab qabul (sighat) di antara pihak yang melaksanakan akad.
• Adanya pihak yang melakukan akad (akid), Rahin (pihak yang mempunyai barang), dan Murtahin (pihak yang menahan barang gadai).
• Adanya objek gadai (barang jaminan).
• Marhun bih (pinjaman yang diberikan oleh pihak yang menahan barang) (Saputra, n.d).

Syarat-syarat Gadai Syariah

Ulama fiqh menjelaskan mengenai syarat-syarat rahn, yang mana syarat-syarat rahn tersebut sangat berkaitan dengan rukun rahn itu sendiri, yaitu:

Orang yang Melakukan Akad Harus Sudah Baligh dan Berakal Sehat

Ulama Hanafiyah, tidak mensyaratkan harus baligh, akantetapi cukup dengan berakal saja.

Anak-anak yang sudah mampu untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk diperbolehkan untuk melakukan akad rahn.

Akantetapi akad rahn yang dilakukan oleh anak-anak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari walinya.

Hendi Suhendi, menurutnya syarat untuk melakukan akad rahn yaitu ahli tasharuf (sudah mampu membelanjakan hartanya dan paham terhadap persoalan yang berkaitan dengan gadai (rahn)).

Syarat yang Berkaitan dengan Sighat (Lafadz)

Ulama Hanafiyah, mejelaskan bahwa dalam akad rahn tidak boleh dikaitkan dengan masa yang akan datang atau syarat-syarat tertentu lainnya, karena menurutnya akad rahn sama halnya dengan akad jual-beli.

Syarat Marhun Bih (Pinjaman)

1. Marhun bih (pinjaman) wajib untuk dikembalikan oleh pihak yang meminjamnya (rahin) kepada pihak yang memberikan pinjaman (murtahin).
2. Apabila rahin tidak sanggup melunasi uang yang telah dipinjam dari murtahin, maka murtahin dapat menjual marhun (barang jaminan) sebagai penggantinya.
3. Pinjaman yang diberikan (marhun bih) harus jelas berapa jumlahnya (tidak boleh berubah-ubah).

Syarat Marhun

1. Marhun dapat dijual, murtahin hanya berhak mengambil bagian dari hasil penjualan sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan kepada rahin.
2. Marhun merupakan harta yang halal.
3. Kedudukan marhun harus jelas.
4. Marhun harus benar-benar milik si rahin (bukan milik orang lain).
5. Marhun harus utuh dan berada di satu tempat (tidak terpisah-pisah).
6. Marhun harus bisa diserahterimakan, baik itu berupa manfaatnya atau pun barang itu sendiri (Anggadini, n.d).

Ketentuan Pegadaian Syariah

Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan diperbolehkan, akantetapi harus mematuhi ketentuan di bawah ini:

• Murtahin berhak untuk menahan barang selama rahin belum melunasi utangnya.
• Marhun serta manfaatnya tetap sebagai milik rahin, marhun tidak boleh dimanfaatkan kecuali adanya izin dari rahin untuk memanfaatkannya, dan itu pun sebagai pengganti biaya perawatan dan penjagaan marhun.
• Pada dasarnya pemeliharaan dan penjagaan marhun merupakan tanggung jawab rahin, akantetapi juga dapat dilakukan oleh murtahin dengan biaya pemeliharaan dan penyimpanan masih menjadi tanggung jawab rahin.
• Biaya perawatan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh murtahin kepada rahin.
• Penjualan Marhun: Apabila pinjaman telah jatuh tempo, maka murtahin harus mengingatkan rahin agar segera melunasi seluruh pinjamannya. Apabila sudah diingatkan, sedang rahin tetap belum melunasi utangnya, maka marhun harus dijual dengan terpaksa. Hasil yang didapat dari penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, bila ada yang lebih maka dikembalikan kepada rahin, bila kurang maka rahin harus bertanggungjawab untuk melunasinya.